Jakarta, 30 Agustus 2026 – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat memulihkan dokumen kependudukan warga yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak enam tim Aksi Ditjen Dukcapil Tanggap Bencana Gempa NTT diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak untuk membantu warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting akibat bencana. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan masyarakat tetap memiliki identitas kependudukan setelah gempa merusak rumah, fasilitas umum, hingga sejumlah kantor pelayanan. Dalam pelaksanaannya, petugas bekerja bersama Dinas Dukcapil di masing-masing kabupaten agar penerbitan kembali dokumen dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau warga yang membutuhkan.

Pelayanan pemulihan dokumen tersebut berlangsung sejak 24 Agustus hingga 29 Agustus 2026 dengan pola jemput bola. Petugas tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan, tetapi mendatangi langsung posko pengungsian dan wilayah yang mengalami dampak gempa. Cara tersebut dipilih karena sebagian warga masih berada dalam kondisi darurat dan kesulitan meninggalkan tempat pengungsian untuk mengurus administrasi. Dengan mendekatkan pelayanan kepada warga, proses pemulihan dokumen dapat dilakukan bersamaan dengan penanganan kebutuhan pascabencana lainnya. Langkah ini juga membantu warga yang rumah atau fasilitas pelayanan di daerahnya mengalami kerusakan sehingga akses terhadap layanan administrasi menjadi terbatas.

Secara keseluruhan, sebanyak 11.225 dokumen kependudukan berhasil diterbitkan dan dipulihkan bagi masyarakat terdampak di tujuh kabupaten. Dokumen yang ditangani mencakup KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, Kartu Identitas Anak, hingga dokumen terkait perpindahan penduduk. Setiap jenis dokumen memiliki fungsi penting dalam kehidupan warga, terutama ketika mereka harus mengakses bantuan pemerintah dan berbagai pelayanan dasar setelah bencana. Pemulihan dokumen tersebut karena itu tidak sekadar menyelesaikan persoalan administrasi, tetapi juga membantu mengembalikan kepastian identitas masyarakat yang terdampak.

Kabupaten Manggarai Timur mencatat jumlah pemulihan dokumen terbesar dalam operasi tersebut dengan total 4.507 dokumen. Pelayanan dilakukan selama empat hari di lima titik posko pengungsian yang berada di Kecamatan Sambi Rampas, Lamba Leda Utara, Lamba Leda Selatan, dan Borong. Dari jumlah tersebut, Kartu Keluarga menjadi dokumen yang paling banyak diterbitkan kembali dengan 1.481 dokumen, disusul 981 KTP elektronik dan 561 akta kelahiran. Petugas juga menyelesaikan 615 layanan biodata penduduk serta melakukan perekaman KTP elektronik terhadap 506 warga. Capaian tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan administrasi kependudukan di wilayah yang mengalami dampak cukup berat akibat gempa.

Pelayanan tidak hanya dilakukan di Manggarai Timur, tetapi juga menjangkau enam kabupaten lainnya di Pulau Flores. Di wilayah Nagekeo dan Ngada, tim menyelesaikan 719 dokumen, sedangkan di Manggarai terdapat 758 dokumen yang berhasil dipulihkan. Sementara itu, pelayanan di Ende menghasilkan 1.451 dokumen dan di Kabupaten Sikka mencapai 2.257 dokumen. Di Manggarai Barat, sebanyak 1.533 dokumen berhasil dipulihkan meskipun kantor Dukcapil setempat turut terdampak gempa. Kondisi tersebut membuat petugas harus memperkuat pola pelayanan langsung dengan mendatangi posko pengungsian dan desa-desa yang membutuhkan bantuan administrasi.

Dokumen kependudukan memiliki peranan penting bagi warga yang sedang menjalani masa pemulihan setelah bencana. KTP elektronik dan Kartu Keluarga, misalnya, dapat dibutuhkan ketika masyarakat mengurus bantuan sosial, layanan kesehatan, kebutuhan perbankan, maupun berbagai keperluan administrasi lainnya. Akta kelahiran juga menjadi dokumen penting untuk memastikan identitas anak tetap tercatat meskipun keluarga kehilangan sejumlah barang dalam bencana. Karena itu, kehilangan dokumen dapat menambah persoalan baru bagi keluarga yang sebenarnya sudah menghadapi kerusakan rumah dan kehilangan harta benda. Pemulihan administrasi kependudukan menjadi salah satu bagian yang harus segera dilakukan agar warga dapat kembali mengakses hak-haknya.

Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi menekankan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dalam kondisi bencana harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Petugas dituntut aktif mendatangi masyarakat karena tidak semua warga memiliki kemampuan untuk datang langsung ke kantor pelayanan. Situasi pengungsian, kerusakan infrastruktur, keterbatasan transportasi, dan kondisi psikologis warga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pelayanan. Karena itu, tim Dukcapil membawa perangkat pelayanan ke lokasi-lokasi yang dianggap membutuhkan penanganan segera. Pola tersebut sekaligus memastikan masyarakat yang berada di daerah terdampak tidak tertinggal dalam proses pemulihan administrasi.

Pemulihan dokumen dilakukan tanpa membebani warga dengan biaya penerbitan kembali akibat dokumen rusak atau hilang karena bencana. Kebijakan tersebut menjadi penting karena masyarakat terdampak gempa sedang menghadapi berbagai kebutuhan lain yang jauh lebih mendesak. Warga dapat memusatkan perhatian pada keselamatan keluarga, tempat tinggal sementara, kebutuhan makanan, serta pemulihan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya layanan gratis, persoalan kehilangan dokumen tidak menjadi beban tambahan bagi keluarga yang terdampak. Pemerintah juga dapat memastikan proses pemulihan identitas berlangsung secara lebih cepat tanpa terkendala kemampuan ekonomi masyarakat.

Operasi pemulihan tersebut tetap berjalan meskipun sejumlah wilayah Flores masih mengalami gempa susulan. Beberapa gempa susulan tercatat terjadi pada 24, 25, dan 27 Agustus dengan magnitudo berkisar 3,8 hingga 5,2. Kondisi tersebut membuat petugas harus tetap memperhatikan keselamatan ketika memberikan pelayanan di kawasan terdampak. Aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah juga belum sepenuhnya kembali normal karena warga masih berada di tempat pengungsian dan sebagian bangunan belum dapat digunakan. Dalam situasi tersebut, pelayanan yang dilakukan langsung di lokasi menjadi semakin penting karena masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan dokumen pengganti.

Gempa yang mengguncang Flores sebelumnya memberikan dampak besar terhadap sejumlah wilayah di NTT. Selain menyebabkan kerusakan bangunan dan membuat masyarakat mengungsi, bencana tersebut juga mengganggu berbagai layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Sejumlah fasilitas pemerintahan ikut terdampak sehingga pelayanan administrasi tidak dapat berjalan seperti kondisi normal. Dalam situasi seperti itu, keberadaan tim tanggap bencana dari Dukcapil membantu pemerintah daerah menjaga agar pelayanan administrasi tetap berjalan. Pemulihan dokumen menjadi bagian dari proses yang lebih luas untuk mengembalikan fungsi pelayanan publik setelah bencana.

Bagi masyarakat yang kehilangan dokumen, penerbitan kembali KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen pencatatan sipil memberikan kepastian yang sangat dibutuhkan dalam masa pemulihan. Dokumen tersebut dapat digunakan untuk mengurus berbagai bantuan dan layanan yang diberikan pemerintah maupun lembaga lainnya. Selain itu, data kependudukan yang tetap tercatat membantu pemerintah memastikan bantuan dapat disalurkan kepada warga yang benar-benar terdampak. Akurasi data juga penting agar proses pendataan pengungsi dan penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih teratur. Karena itu, pemulihan dokumen sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pendataan masyarakat pascabencana.

Dalam pelaksanaannya, petugas Dukcapil membawa perangkat administrasi ke berbagai lokasi pelayanan sementara. Warga yang datang kemudian diperiksa datanya untuk memastikan informasi kependudukan sesuai dengan database yang tersedia sebelum dokumen diterbitkan kembali. Proses tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Pola kerja tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi dapat tetap berjalan meskipun fasilitas kantor mengalami gangguan. Pemanfaatan sistem data kependudukan juga memungkinkan proses penerbitan kembali dokumen dilakukan tanpa warga harus mengulang seluruh proses administrasi dari awal.

Pemulihan dokumen di tujuh kabupaten juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam situasi darurat. Ditjen Dukcapil menyediakan dukungan melalui tim tanggap bencana, sementara Dinas Dukcapil daerah membantu mengenali kebutuhan warga dan kondisi lapangan. Kolaborasi tersebut memungkinkan pelayanan dapat diarahkan ke lokasi yang paling membutuhkan. Koordinasi juga membantu menghindari penumpukan pelayanan hanya di satu tempat ketika kebutuhan masyarakat tersebar di banyak wilayah. Dengan pembagian tugas yang jelas, pemulihan administrasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terorganisasi.

Langkah Dukcapil tersebut diharapkan tidak berhenti setelah operasi tanggap bencana selesai. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan pendampingan untuk menyelesaikan berbagai persoalan administrasi akibat dampak gempa. Pemerintah daerah perlu melanjutkan pemantauan terhadap warga yang belum memperoleh dokumen pengganti dan memastikan layanan tetap tersedia setelah tim pusat meninggalkan lokasi. Pendataan lanjutan juga diperlukan apabila terdapat warga yang baru melaporkan kehilangan dokumen setelah kondisi mulai stabil. Dengan pelayanan yang berkelanjutan, seluruh masyarakat terdampak dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk memulihkan identitas administrasinya.

Pemulihan 11.225 dokumen kependudukan bagi warga terdampak gempa Flores pada akhirnya menjadi bagian penting dari proses pemulihan pascabencana. Rumah dan fasilitas umum memang membutuhkan waktu untuk diperbaiki, tetapi kepastian identitas warga juga tidak kalah penting karena berkaitan langsung dengan akses terhadap berbagai hak dasar. Kehadiran enam tim Dukcapil di tujuh kabupaten menunjukkan bahwa pelayanan administrasi tetap menjadi perhatian meskipun masyarakat sedang berada dalam kondisi darurat. Melalui pola jemput bola, penerbitan dokumen tanpa biaya, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, warga diharapkan dapat kembali memiliki dokumen kependudukan yang diperlukan untuk menata kehidupan mereka. Pemulihan tersebut sekaligus menjadi langkah untuk memastikan bahwa dampak gempa tidak membuat masyarakat kehilangan akses terhadap layanan negara dalam jangka panjang.