Jakarta, 3 September 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan kondisi sektor swasta selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan periode Presiden Joko Widodo ketika membahas arah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Purbaya, aktivitas sektor swasta atau non-pemerintah pada masa SBY jauh lebih ekspansif, sedangkan dalam sepuluh tahun pemerintahan Jokowi pertumbuhannya cenderung lebih lambat. Perbedaan tersebut terlihat antara lain dari perkembangan uang primer atau base money serta pertumbuhan kredit perbankan yang menjadi salah satu sumber pembiayaan dunia usaha. Berdasarkan perhitungannya, pertumbuhan uang primer pada era SBY rata-rata mencapai sekitar 18 persen per tahun dan kredit tumbuh sekitar 22 persen. Sementara pada periode Jokowi, pertumbuhan uang primer disebut berada di kisaran 7 persen dan kredit sekitar 5 hingga 7 persen. Purbaya menilai angka tersebut menunjukkan sektor non-pemerintah memperoleh dorongan yang berbeda pada masing-masing periode pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta pada Kamis, 3 September 2026. Perbandingan tersebut kemudian digunakan Purbaya untuk menjelaskan strategi pemerintah saat ini yang ingin menggerakkan sektor pemerintah dan swasta secara bersamaan.

Menurut Purbaya, karakter pertumbuhan ekonomi pada era SBY sangat dipengaruhi aktivitas sektor non-pemerintah yang berkembang cukup cepat. Tingginya pertumbuhan kredit membuat dunia usaha memiliki akses pembiayaan lebih besar untuk melakukan ekspansi, investasi, maupun meningkatkan kapasitas produksi. Aliran likuiditas yang kuat dalam sistem keuangan juga membantu mendorong konsumsi dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Namun, Purbaya menilai kondisi pada periode tersebut bahkan dapat dikategorikan terlalu ekspansif apabila dilihat dari kecepatan pertumbuhan uang dan kredit. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pemerintah ketika itu belum menjadi mesin ekonomi sebesar yang terlihat pada periode berikutnya. Dengan demikian, swasta memiliki posisi yang relatif dominan dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional. Kondisi tersebut ikut menopang pertumbuhan ekonomi yang pada sebagian periode pemerintahan SBY berada mendekati 6 persen. Purbaya menggunakan pengalaman tersebut untuk menunjukkan besarnya pengaruh sektor swasta ketika memperoleh ruang dan likuiditas yang cukup untuk berkembang.

Situasi kemudian berubah pada masa pemerintahan Jokowi ketika pemerintah mengambil peran jauh lebih besar melalui pembangunan infrastruktur dan berbagai proyek strategis. Jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, kawasan industri, serta berbagai fasilitas publik dibangun secara masif untuk memperbaiki konektivitas dan meningkatkan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang. Namun, menurut Purbaya, besarnya aktivitas pemerintah tidak diikuti pertumbuhan sektor swasta dengan kecepatan yang sama. Pertumbuhan kredit yang berada sekitar 5 hingga 7 persen dinilai relatif rendah dibandingkan rata-rata sekitar 22 persen pada periode SBY. Kondisi serupa terlihat pada uang primer yang menurut perhitungannya tumbuh sekitar 7 persen, jauh di bawah rata-rata era sebelumnya. Purbaya menggambarkan sektor non-pemerintah pada periode tersebut bergerak lambat karena kebijakan fiskal dan moneter dinilai belum memberikan dukungan optimal terhadap aktivitas di luar pemerintah. Akibatnya, pembangunan pemerintah berjalan kuat tetapi mesin pertumbuhan dari sisi swasta tidak bergerak dengan kapasitas penuh. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang kini ingin diperbaiki melalui perubahan pengelolaan likuiditas dan koordinasi kebijakan ekonomi.

Purbaya tidak menempatkan perbandingan tersebut sebagai kesimpulan bahwa satu periode pemerintahan sepenuhnya lebih baik dibandingkan periode lainnya. Ia justru melihat kedua masa tersebut memiliki kekuatan sekaligus kelemahan pada sumber pertumbuhan yang berbeda. Era SBY memiliki sektor swasta yang sangat aktif, tetapi investasi pemerintah pada pembangunan infrastruktur belum sebesar periode berikutnya. Sebaliknya, era Jokowi memiliki pembangunan infrastruktur yang kuat dan pemerintah menjadi penggerak utama, sementara aktivitas sektor non-pemerintah menurutnya relatif tertinggal. Purbaya sebelumnya menggambarkan kondisi selama sekitar 20 tahun tersebut sebagai mesin ekonomi yang belum berjalan seimbang. Dalam sepuluh tahun pertama, sektor swasta menjadi penggerak dominan, sedangkan pada sepuluh tahun berikutnya pemerintah mengambil peran yang jauh lebih besar. Pemerintahan saat ini kemudian berusaha menggabungkan kekuatan dari kedua pendekatan tersebut agar investasi pemerintah tidak berjalan sendiri. Apabila pemerintah dan swasta dapat tumbuh secara bersamaan, kapasitas ekonomi dinilai memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.

Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk menghidupkan kembali aktivitas sektor swasta adalah pengelolaan Saldo Anggaran Lebih atau SAL. Purbaya menjelaskan sebagian dana pemerintah yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia dapat dialihkan ke sistem perbankan sehingga menambah ketersediaan likuiditas. Dana tersebut ditempatkan dengan skema bunga yang menurutnya setara dengan imbal hasil apabila tetap berada di Bank Indonesia sehingga tidak memberikan tambahan beban biaya kepada pemerintah. Ketika berada di perbankan, dana memiliki peluang lebih besar untuk berputar melalui penyaluran kredit kepada dunia usaha maupun masyarakat. Tambahan likuiditas juga diharapkan meningkatkan persaingan antarbank sehingga biaya dana dan tingkat bunga dapat bergerak ke arah yang lebih mendukung kegiatan ekonomi. Pemerintah menyebut pendekatan tersebut sebagai bagian dari kebijakan fiskal inovatif yang diarahkan untuk memperbaiki transmisi uang ke sektor riil. SAL dalam konteks tersebut bukan menjadi tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan sistem finansial memiliki likuiditas yang memadai. Pemerintah berharap perbankan kemudian meneruskan tambahan ruang tersebut menjadi pembiayaan produktif yang dapat meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Purbaya juga menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia agar keduanya tidak bergerak dengan arah yang saling menghambat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi membutuhkan sistem keuangan yang mampu menyediakan likuiditas dalam jumlah cukup tanpa mengabaikan stabilitas makroekonomi. Apabila likuiditas terlalu ketat, bank memiliki ruang lebih terbatas untuk menyalurkan kredit sehingga ekspansi perusahaan dapat tertahan. Sebaliknya, likuiditas yang terlalu besar tanpa pengelolaan dapat meningkatkan berbagai risiko terhadap stabilitas harga maupun sistem keuangan. Tantangannya adalah menemukan tingkat yang mampu mendorong aktivitas ekonomi sekaligus menjaga inflasi dan nilai tukar tetap terkendali. Pemerintah karena itu ingin memperkuat komunikasi dengan Bank Indonesia dalam menentukan kondisi likuiditas yang sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Kebijakan fiskal juga diarahkan agar uang pemerintah tidak terlalu lama berada di luar sistem yang dapat mendukung pembiayaan sektor produktif. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan yang selama ini menjadi dua sasaran utama pengelolaan ekonomi.

Dorongan terhadap sektor swasta memiliki hubungan langsung dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam beberapa tahun mendatang. Purbaya sebelumnya menyatakan Indonesia membutuhkan pertumbuhan di atas 6 hingga sekitar 6,5 persen untuk menciptakan lapangan kerja formal secara berkelanjutan. Pertumbuhan pada kisaran tersebut dinilai diperlukan untuk menyerap tambahan angkatan kerja sekaligus memperkuat kembali sektor industri yang mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah tidak dapat mencapai sasaran tersebut hanya dengan mengandalkan belanja negara karena kapasitas anggaran memiliki keterbatasan. Investasi swasta harus menjadi sumber utama ekspansi, sedangkan belanja pemerintah digunakan sebagai katalisator untuk membuka peluang dan memperbaiki infrastruktur pendukung. Danantara juga diharapkan mengambil peran dalam investasi strategis dan program hilirisasi yang membutuhkan modal besar. Kolaborasi ketiga unsur tersebut menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan investasi nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi berada pada tingkat yang mampu mendukung akselerasi ekonomi menuju sasaran yang lebih tinggi. Karena itu, perbaikan iklim usaha dan ketersediaan pembiayaan menjadi bagian penting dari agenda ekonomi.

Perbandingan era SBY dan Jokowi juga menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit dapat menjadi salah satu indikator penting dalam membaca aktivitas sektor swasta. Ketika kredit berkembang cepat, perusahaan memperoleh ruang lebih besar untuk membeli mesin, membangun fasilitas produksi, menambah persediaan, memperluas jaringan, maupun merekrut pekerja. Namun, pertumbuhan kredit tidak selalu dapat dipandang secara sederhana karena kualitas pembiayaan dan kemampuan debitur membayar kembali tetap harus diperhatikan. Ekspansi yang terlalu agresif dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah apabila tidak diikuti pertumbuhan pendapatan dan produktivitas. Karena itu, pemerintah tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan kredit setinggi mungkin, tetapi menginginkan peningkatan pembiayaan yang diarahkan pada kegiatan produktif. Perbankan juga tetap harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menilai kemampuan perusahaan dan masyarakat yang mengajukan pinjaman. Tantangan kebijakan adalah memastikan kehati-hatian tersebut tidak berubah menjadi sikap terlalu konservatif yang menghambat perusahaan sehat memperoleh modal. Keseimbangan antara ekspansi dan pengelolaan risiko akan menentukan seberapa efektif tambahan likuiditas dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi.

Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur selama periode Jokowi tetap memiliki peran penting sebagai modal bagi pertumbuhan sektor swasta pada periode berikutnya. Jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, pembangkit listrik, dan jaringan logistik dapat mengurangi biaya produksi maupun distribusi apabila dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha. Tantangannya adalah memastikan infrastruktur tersebut diikuti peningkatan investasi swasta sehingga kapasitas yang telah dibangun dapat menghasilkan aktivitas ekonomi baru. Kawasan industri membutuhkan pabrik dan perusahaan, jalan membutuhkan arus barang, sementara pelabuhan membutuhkan volume perdagangan agar memberikan dampak ekonomi maksimal. Karena itu, pemerintah saat ini tidak ingin meninggalkan pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya, melainkan menggabungkannya dengan kebijakan yang lebih kuat untuk menggerakkan swasta. Infrastruktur yang tersedia dapat menjadi fondasi untuk menarik investasi baru apabila didukung kepastian regulasi, pembiayaan kompetitif, serta pasar yang berkembang. Pendekatan tersebut membuat evaluasi terhadap dua periode pemerintahan lebih diarahkan pada pencarian kombinasi kebijakan yang efektif daripada sekadar menentukan periode mana yang lebih unggul. Pemerintah berharap investasi negara yang telah dilakukan dapat menghasilkan efek pengganda lebih besar ketika sektor swasta bergerak lebih agresif.

Purbaya juga melihat penciptaan lapangan kerja formal sebagai salah satu alasan utama sektor non-pemerintah harus kembali diperkuat. Sebagian besar kesempatan kerja berkelanjutan pada akhirnya bergantung pada ekspansi perusahaan di sektor industri, perdagangan, jasa, teknologi, pertanian modern, dan berbagai bidang produktif lainnya. Pemerintah dapat membangun infrastruktur dan menyediakan stimulus, tetapi kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar membutuhkan keterlibatan dunia usaha. Ketika perusahaan memperoleh permintaan, modal, dan keyakinan untuk melakukan ekspansi, kebutuhan terhadap tenaga kerja juga meningkat. Pertumbuhan sektor swasta yang lemah sebaliknya dapat membuat penciptaan pekerjaan formal tidak secepat pertambahan angkatan kerja. Kondisi tersebut kemudian berpotensi meningkatkan pekerjaan informal dan menekan perkembangan kelas menengah. Pemerintah ingin menghindari situasi itu dengan menciptakan lingkungan ekonomi yang memungkinkan perusahaan kembali melakukan ekspansi secara lebih cepat. Kebijakan likuiditas, investasi, deregulasi, dan pembangunan infrastruktur diharapkan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tersebut.

Perbandingan yang disampaikan Purbaya pada akhirnya menjadi dasar untuk menjelaskan arah kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini yang ingin mengaktifkan dua mesin pertumbuhan secara bersamaan. Pengalaman era SBY menunjukkan bagaimana sektor swasta dapat berkembang cepat ketika kredit dan likuiditas tumbuh kuat, sedangkan periode Jokowi memperlihatkan kemampuan pemerintah menjalankan pembangunan infrastruktur dalam skala besar. Menurut Purbaya, kelemahan selama dua dekade terakhir muncul ketika kedua kekuatan tersebut tidak bergerak maksimal pada waktu yang bersamaan. Pemerintah kini berupaya mempertahankan investasi strategis sekaligus menciptakan kondisi finansial yang lebih mendukung ekspansi perusahaan. Pemanfaatan SAL, peningkatan likuiditas perbankan, koordinasi dengan Bank Indonesia, serta dorongan investasi menjadi sejumlah instrumen yang dipersiapkan untuk mencapai sasaran tersebut. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan tambahan likuiditas benar-benar mengalir menuju sektor produktif dan bukan hanya berhenti dalam sistem keuangan. Dunia usaha juga membutuhkan kepastian regulasi, permintaan yang kuat, dan iklim investasi yang kompetitif sebelum mengambil keputusan ekspansi dalam skala besar. Jika mesin pemerintah dan swasta dapat bergerak bersama, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat meningkat sekaligus menghasilkan lapangan kerja formal yang lebih luas dan berkelanjutan.