Jakarta, 10 November 2026 – Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum kembali menjadi perhatian di tengah pembahasan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa upaya hukum yang ditempuh Gibran tidak otomatis menjadi penghalang bagi anggota parlemen untuk mengajukan atau membahas HMP. Menurutnya, proses hukum dan mekanisme konstitusional DPR memiliki landasan serta prosedur yang berbeda. Karena itu, keduanya dapat berlangsung sesuai kewenangan masing-masing tanpa harus saling menghentikan. Meski demikian, kelanjutan usulan HMP tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan dan keputusan resmi DPR.

Pernyataan tersebut muncul ketika polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi pembahasan publik. Persoalan ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan pada pemilihan presiden sebelumnya. Gibran memiliki hak untuk memberikan penjelasan, mengajukan bukti, serta menempuh mekanisme hukum yang tersedia guna mempertahankan kedudukan hukumnya. Di sisi lain, DPR memiliki kewenangan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan ketentuan konstitusi. Perbedaan kewenangan tersebut menjadi alasan mengapa proses peradilan tidak serta-merta menghentikan pembahasan di lingkungan parlemen. Setiap pihak tetap harus menghormati prosedur hukum dan prinsip praduga tidak bersalah.

Saan Mustopa menyampaikan pandangan tersebut saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menegaskan bahwa pimpinan DPR menghormati hak Gibran untuk mencari keadilan dan memberikan pembelaan terhadap persoalan yang sedang dihadapinya. Pada saat bersamaan, anggota DPR juga memiliki hak konstitusional untuk mengajukan mekanisme pengawasan, termasuk HMP dan hak interpelasi. Menurut Saan, pimpinan DPR akan menunggu langkah konkret dari para anggota yang ingin mengajukan usulan tersebut. Apabila persyaratan telah dipenuhi, usulan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi yang berlaku di parlemen. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembahasan HMP belum otomatis menghasilkan keputusan politik terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Polemik dokumen pendidikan Gibran semakin mendapat perhatian setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas. Putusan yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2026 tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari persoalan administrasi pencalonan Gibran. Salinan putusan kemudian dipublikasikan pada 10 November 2026 dan memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan politik serta hukum. Perkembangan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya dorongan agar DPR menggunakan kewenangan pengawasan konstitusional. Namun, konsekuensi hukum dari putusan pengadilan dan kemungkinan dampaknya terhadap jabatan Wakil Presiden tetap memerlukan penilaian berdasarkan ketentuan konstitusi. Karena itu, pembahasan mengenai persoalan ini harus membedakan antara sengketa administrasi, proses politik, dan mekanisme pemberhentian pejabat negara.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginannya untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Langkah tersebut dibicarakan dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas perkembangan persoalan hukum yang dihadapi Wakil Presiden. Dalam pertemuan itu, Gibran juga menyampaikan niat untuk mengundurkan diri, tetapi meminta kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan pembuktian melalui jalur hukum. Prasetyo menegaskan bahwa Presiden tidak secara langsung menyatakan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Pemerintah menyatakan menghormati proses hukum yang hendak ditempuh Gibran sekaligus memastikan kegiatan pemerintahan tetap berjalan.

Di lingkungan DPR, wacana penggunaan HMP mulai memperoleh perhatian dari sejumlah anggota lintas fraksi. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa lebih dari 25 anggota telah memberikan dukungan terhadap usulan penggunaan hak tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengakui telah menerima laporan mengenai usulan yang berkembang di kalangan anggota dewan. Namun, pimpinan DPR masih perlu memeriksa kelengkapan pengajuan dan menentukan mekanisme pembahasan sesuai tata tertib. Penggunaan HMP memiliki persyaratan tersendiri dan tidak dapat langsung diputuskan hanya berdasarkan dukungan awal sejumlah anggota. Apabila usulan diarahkan pada proses pemberhentian Wakil Presiden, tahapan berikutnya juga harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang melibatkan lembaga negara lainnya.

Perbedaan pandangan mengenai langkah hukum Gibran turut muncul dari kalangan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai ruang hukum untuk mempersoalkan kembali materi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sangat terbatas. Menurut Yusril, putusan kedua lembaga peradilan tersebut memiliki kekuatan hukum yang harus dihormati. Meski demikian, penilaian terhadap kemungkinan pengajuan perkara baru tetap berkaitan dengan objek sengketa, kedudukan hukum pihak yang mengajukan, serta kewenangan pengadilan. Di sisi lain, Saan Mustopa menekankan bahwa DPR tidak perlu menghentikan proses kelembagaannya hanya karena terdapat rencana pembuktian melalui PTUN. Kedua pandangan tersebut memperlihatkan perbedaan antara persoalan kewenangan peradilan dan pelaksanaan hak konstitusional parlemen.

Pimpinan DPR memastikan bahwa setiap usulan penggunaan HMP akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila telah memenuhi persyaratan formal. Saan Mustopa meminta masyarakat menunggu langkah resmi anggota DPR sebelum menyimpulkan arah pembahasan maupun kemungkinan keputusan yang akan diambil. Sementara itu, Gibran masih memiliki kesempatan menyampaikan penjelasan mengenai dokumen pendidikan yang menjadi pokok perdebatan sesuai mekanisme hukum yang tersedia. Pemerintah juga menyatakan tetap menjalankan tugas pemerintahan di tengah perkembangan persoalan tersebut. Kelanjutan proses HMP akan bergantung pada pengajuan dan keputusan resmi DPR, sedangkan langkah hukum Gibran mengikuti kewenangan lembaga peradilan. Perkembangan ini menjadi perhatian karena menyangkut hubungan antara mekanisme pengawasan parlemen, kepastian hukum, dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan.