Jakarta, 15 November 2026 – Hak pekerja menjadi salah satu kewajiban yang harus diprioritaskan ketika perusahaan dinyatakan pailit dan tidak mampu memenuhi seluruh tanggung jawab keuangannya. Berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, pembayaran upah pekerja yang masih terutang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan sejumlah kewajiban perusahaan kepada kreditur, termasuk utang kepada bank. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap pekerja yang menggantungkan penghasilan pada perusahaan tempat mereka bekerja. Kepailitan tidak secara otomatis menghapus kewajiban perusahaan untuk membayar hak karyawan. Sebaliknya, penyelesaian hak pekerja harus menjadi bagian penting dalam proses pemberesan harta perusahaan.
Persoalan pembayaran gaji sering muncul ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga akhirnya dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan biasanya memiliki berbagai kewajiban yang belum diselesaikan, mulai dari pinjaman perbankan, pembayaran kepada pemasok, kewajiban pajak, hingga tunggakan upah karyawan. Ketika nilai aset yang tersedia tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, penentuan urutan pembayaran menjadi persoalan penting. Hukum kepailitan mengatur pembagian harta perusahaan dengan mempertimbangkan kedudukan masing-masing kreditur. Namun, pekerja memperoleh perlindungan khusus karena upah merupakan sumber penghidupan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar mereka dan keluarganya.
Landasan utama perlindungan tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang memberikan penegasan mengenai kedudukan upah pekerja dalam proses kepailitan. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembayaran upah pekerja yang terutang harus didahulukan atas semua jenis kreditur, termasuk kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Ketentuan tersebut memperkuat posisi pekerja ketika terjadi persaingan klaim terhadap aset perusahaan yang pailit. Dengan demikian, bank yang memiliki jaminan atas pinjaman perusahaan tidak secara otomatis dapat memperoleh pembayaran lebih dahulu daripada tunggakan upah pekerja.
Penegasan terbaru disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, pada Minggu (15/11/2026). Indah menjelaskan bahwa pekerja memiliki kedudukan istimewa dalam penyelesaian kewajiban perusahaan yang mengalami kepailitan. Ketika pengadilan menyatakan perusahaan pailit, kurator bertugas mengurus dan membereskan aset perusahaan untuk memenuhi berbagai kewajiban yang belum diselesaikan. Dalam proses tersebut, pembayaran upah pekerja yang tertunggak harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Ketentuan ini berlaku meskipun perusahaan memiliki pinjaman kepada bank yang dijamin dengan aset tertentu. Perlindungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pekerja tidak kehilangan hak atas penghasilan yang telah menjadi kewajiban pemberi kerja.
Indah menekankan bahwa terdapat perbedaan penting antara upah yang belum dibayarkan dan hak pekerja lainnya. Upah tertunggak memiliki prioritas pembayaran tertinggi dibandingkan seluruh jenis kreditur. Sementara itu, hak lain seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak memiliki urutan pembayaran yang berbeda. Hak-hak tersebut tetap memperoleh kedudukan khusus, tetapi pembayarannya tidak mendahului tagihan kreditur pemegang jaminan kebendaan atau kreditur separatis. Perbedaan ini penting dipahami agar pekerja mengetahui kedudukan masing-masing hak dalam proses kepailitan. Dengan demikian, tidak seluruh kewajiban perusahaan kepada pekerja diperlakukan dengan urutan pembayaran yang sama.
Ketentuan mengenai perlindungan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 telah memberikan penafsiran mengenai prioritas pembayaran hak pekerja dalam kepailitan. Putusan tersebut menempatkan upah tertunggak di atas seluruh jenis tagihan kreditur, termasuk kreditur yang memiliki jaminan kebendaan. Sementara itu, hak pekerja selain upah didahulukan dari berbagai tagihan lainnya, kecuali tagihan kreditur separatis. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai urutan pembayaran ketika aset perusahaan harus dibagikan kepada pihak-pihak yang memiliki hak tagih.
Dalam praktiknya, penyelesaian kewajiban perusahaan pailit dilakukan melalui proses pemberesan harta yang berada di bawah pengawasan pengadilan. Kurator melakukan pendataan aset, memeriksa tagihan yang diajukan kreditur, serta menentukan langkah pemberesan sesuai ketentuan hukum. Pekerja yang memiliki tunggakan gaji perlu memastikan hak mereka tercatat dalam proses tersebut dengan menyampaikan dokumen pendukung yang diperlukan. Bukti hubungan kerja, catatan pengupahan, dan informasi mengenai jumlah gaji yang belum dibayarkan dapat membantu proses verifikasi. Apabila terjadi perbedaan perhitungan atau perselisihan mengenai hak pekerja, penyelesaiannya perlu mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Ketepatan pendataan menjadi penting agar pembayaran dapat dilakukan sesuai urutan prioritas yang telah ditentukan.
Perlindungan terhadap upah pekerja tidak berarti seluruh tagihan dapat dipastikan langsung lunas setelah perusahaan dinyatakan pailit. Proses pembayaran tetap bergantung pada keberadaan aset yang dapat dibereskan, hasil penjualan harta perusahaan, dan penyelesaian administrasi kepailitan. Apabila nilai aset tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban, proses pembagian harus mengikuti ketentuan hukum mengenai prioritas pembayaran. Dalam situasi tersebut, pekerja tetap memiliki kedudukan yang lebih tinggi untuk tagihan upah tertunggak. Oleh karena itu, pengawasan terhadap proses pemberesan aset menjadi penting untuk memastikan hak pekerja diperhitungkan secara tepat. Transparansi informasi juga diperlukan agar pihak-pihak yang memiliki tagihan memahami perkembangan penyelesaian kepailitan.
Kementerian Ketenagakerjaan menilai pemahaman mengenai hak pekerja dalam kepailitan perlu terus ditingkatkan, baik di kalangan buruh maupun pemberi kerja. Pekerja perlu mengetahui bahwa status pailit tidak menghilangkan kewajiban pembayaran gaji yang telah menjadi hak mereka. Di sisi lain, perusahaan harus memahami bahwa kewajiban ketenagakerjaan memiliki kedudukan hukum yang tidak dapat diabaikan ketika menghadapi kesulitan keuangan. Pengusaha juga diharapkan mengelola kondisi keuangan secara bertanggung jawab dan memberikan informasi yang jelas kepada pekerja apabila terjadi gangguan operasional. Komunikasi yang terbuka dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan mencegah timbulnya perselisihan yang semakin kompleks.
Dengan adanya penegasan mengenai prioritas pembayaran upah, pemerintah berharap perlindungan terhadap pekerja dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap proses kepailitan perusahaan. Ketentuan tersebut memberikan kepastian bahwa gaji yang belum dibayarkan harus didahulukan dibandingkan kewajiban kepada bank maupun kreditur lainnya. Namun, hak pekerja di luar upah tetap mengikuti urutan pembayaran tersendiri sesuai ketentuan hukum. Pelaksanaan aturan membutuhkan peran kurator, pengadilan, pengawas ketenagakerjaan, serta pihak terkait untuk memastikan proses berjalan secara adil. Bagi pekerja yang menghadapi perusahaan pailit, pemahaman mengenai hak dan prosedur pengajuan tagihan menjadi langkah penting untuk memperjuangkan pembayaran yang belum diterima.




